Kemenkeu.

Pemerintah telah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP terkait kasus tindak pidana perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). Tersangka diduga kuat menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,23 persen dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025 dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).