Kumpulan Berita
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, angkat bicara terkait penyebutan dirinya oleh Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin.
Menurutnya, kebijakan Prabowo ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.
Pemerintah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan dihapus bila Kementerian Haji dan Umrah telah disahkan.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.