Kumpulan Berita
Indonesia menyampaikan empat posisi pokok terkait karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta.
Pembenahan dirasa penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas.
Menkum mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah permohonan pencabutan status WNI.
Menkum menawarkan kesempatan kepada pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan Kementerian Hukum.
Langkah ini dilakukan karena masih banyak pemohon yang mengalami penolakan permohonan akibat belum memahami persyaratan administratif maupun substantif dalam pengajuan KI.
Sekjen Kemenkum, Komjen Nico Afinta, menegaskan, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam modernisasi kerangka hukum nasional.
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana harus bisa selesai disahkan menjadi undang-undang sebelum 2025 berakhir.
Kemenkum telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, selama satu tahun pada periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025.