Kementerian Hukum.

Menkum Supratman mengatakan sistem e-voting tidak menggantikan struktur dan mekanisme birokrasi yang ada, melainkan menjadi instrumen tambahan.

Uji coba tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Kementerian Hukum, sekaligus upaya memperkuat transparansi dan penerapan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan.

Ketiga tindak pindana itu menjad prioritas karena berdampak serius pada martabat manusia.

Dalam tahap tersebut, masyarakat atau pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila memiliki alasan yang didukung ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia menyampaikan empat posisi pokok terkait karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta.

Pembenahan dirasa penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026, DJKI telah menyelesaikan total 104 permohonan mediasi KI.

Menkum menawarkan kesempatan kepada pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan Kementerian Hukum.