Kumpulan Berita

Kementerian Hukum


Nusantara
13 October 2025

Gandeng Kemenkum, Gubernur Sherly Pastikan Akses Keadilan Telah Masuk ke Pelosok Desa

Sebanyak 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota Maluku Utara secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Nusantara
2 September 2025

Pemkab Kotabaru Terima Piagam Penghargaan sebagai Mitra Kerja Kemenkum Kalsel

Pemerintah Kabupaten Kotabaru meraih piagam penghargaan sebagai Mitra Kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Sepakbola Dunia
2 September 2025

Besok, Miliano Jonathans Ambil Sumpah WNI di Jakarta

Miliano Jonathans akan ambil sumpah WNI di Jakarta pada Rabu 3 September 2025 siang WIB.

Nasional
29 July 2025

Capaian Kinerja Meningkat, Kemenkum Prioritaskan Program Utama Presiden Prabowo

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025.

Nasional
20 May 2025

Menkum Supratman Ungkap Capaian Inovasi Hukum Pemerintahan Prabowo di ILF Rusia

Supratman juga menyampaikan beberapa inisiatif utama dari program ini.

Nasional
20 April 2025

Soal KUHP Baru, Dirjen AHU: Bekal Strategis untuk Penegakan Hukum Masa Depan

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo memberikan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nasional
15 April 2025

Begini Capaian Kinerja Kemenkum Pada Triwulan I 2025

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode Januari-Maret (triwulan I) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki lima bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan administrasi hukum umum (AHU), layanan kekayaan intelektual (KI), layanan peraturan perundang-undangan (PP), layanan pembinaan hukum nasional, dan layanan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Nasional
15 April 2025

Kemenkum Segera Selesaikan 8 RUU dan 3 RPP yang Masuk Prolegnas

Kementerian Hukum (Kemenkum) bakal segera menyelesaikan delapan RUU, dan tiga RPP yang masuk dalam program legislasi nasional.