ketahanan pangan

Kebijakan Paket Ekonomi 2025 dinilai strategis dan berpihak pada petani serta ketahanan pangan nasional. Program bantuan pangan, replanting, insentif PPh UMKM, dan Koperasi Merah Putih diharapkan memperkuat ekonomi petani dan stabilitas pasokan pangan.

Menteri Pertanian siap gelar operasi pasar beras besar-besaran dengan stok 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Langkah ini instruksi Presiden untuk stabilkan harga dan pastikan ketersediaan beras, dengan harapan Indonesia swasembada tanpa impor.

Indonesia dan Rusia memperkuat kerja sama industri, menjajaki investasi di bidang aluminium, pupuk, infrastruktur, dan sektor strategis lainnya. Hal ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, daya saing industri nasional, dan mempererat hubungan bilateral.

Menko Pangan Zulhas melaporkan perkembangan proyek swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan kepada Presiden Prabowo. Percepatan penyelesaian tata ruang dan perizinan menjadi fokus utama, dengan target 1 juta hektare lahan dibuka.

Pemerintah terus mendistribusikan beras SPHP hingga Januari untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Target sebaran 1,3 juta ton di seluruh Indonesia. Pengawalan distribusi penting agar program tepat sasaran.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan Program Ketahanan Pangan Nusakambangan.

Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya strategi ketahanan pangan nasional oleh Kementan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan konkret untuk kesejahteraan petani, keuntungan pedagang, dan harga beras terjangkau bagi konsumen. Penurunan luas panen dan stagnasi produktivitas padi juga menjadi perhatian.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi anggaran Rp40 triliun di tahun 2026, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk belanja operasional, non-operasional, dan peningkatan produksi komoditas utama guna mendukung ketahanan pangan nasional.