ketahanan pangan.

Menko Pangan Zulhas melaporkan perkembangan proyek swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan kepada Presiden Prabowo. Percepatan penyelesaian tata ruang dan perizinan menjadi fokus utama, dengan target 1 juta hektare lahan dibuka.

Pemerintah terus mendistribusikan beras SPHP hingga Januari untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Target sebaran 1,3 juta ton di seluruh Indonesia. Pengawalan distribusi penting agar program tepat sasaran.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan Program Ketahanan Pangan Nusakambangan.

Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya strategi ketahanan pangan nasional oleh Kementan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan konkret untuk kesejahteraan petani, keuntungan pedagang, dan harga beras terjangkau bagi konsumen. Penurunan luas panen dan stagnasi produktivitas padi juga menjadi perhatian.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi anggaran Rp40 triliun di tahun 2026, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk belanja operasional, non-operasional, dan peningkatan produksi komoditas utama guna mendukung ketahanan pangan nasional.

BPS memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 31,04 juta ton hingga Oktober 2025, melampaui total produksi 2024. Optimalisasi lahan dan kondisi iklim mendukung peningkatan ini, mengukuhkan langkah Indonesia menuju swasembada beras dan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia.

Menteri Pertanian optimis Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025 jika perubahan iklim terkendali. Strategi pemerintah dan proyeksi lembaga pangan dunia mendukung target ini, meski tantangan impor dan kritik tetap ada.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan proyek Waste to Energy rampung dalam 18 bulan dengan memangkas waktu administrasi. Pembahasan juga mencakup ketahanan pangan, koperasi desa, dan stabilisasi harga pangan.