Menag menyarankan, bahwa pemikiran-pemikiran yang dinilai radikal meskipun belum dilarang harus tetap diwaspadai.

”Gus Dur selalu mengatakan bahwa alasan adanya Indonesia adalah karena keberagaman."

HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia.

Menurutnya, NKRI merupakan kesepakatan para pendiri bangsa termasuk di dalamnya para ulama.

Menurut Menag Fachrul Razi, materi soal pelajaran khilafah tersebut tidak dihilangkan melainkan dipindahkan.

Kementerian Agama menarik lembar soal ujian yang memuat pertanyaan tentang khilafah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berpandangan polemik perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diundang tabayun ke Markas FPI untuk membahas khilafah yang dinilai bermasalah.