Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran alokasi anggaran yang diajukan oleh Kemendagri untuk pemenuhan blangko e-KTP

Johan Budi mengingatkan Mendagri Tito berhati-hati di dalam mengelola anggaran e-KTP agar tak ada berurusan dengan KPK

Mendagri Tito Karnavian mengajukan pergeseran anggaran yang dimiliki lembaganya saat rapat dengan Komisi II DPR

Tapi Mendagri jangan meluncurkan program yang tidak menyelesaikan inti permasalahan e-KTP.

Revisi UU Pilkada tidak akan digunakan untuk aturan hukum Pilkada 2020 karena prosesnya sudah berjalan.

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Badan Legislasi Nasional bertugas untuk melakukan penyerdehanaan regulasi dan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan

KPU mengusulkan agar terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan koruptor tak boleh maju Pilkada.