Kumpulan Berita

KPK


Nusantara
10 September 2026

Geledah Dinas PUPR dan PBJ Muara Enim, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan di Dinas Dikbud Kabupaten Muara Enim.

Nasional
10 September 2026

Kasus Bupati Pemalang Nonaktif Anom, KPK Panggil Enam Kepala Sekolah Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam kepala sekolah di Kabupaten Pemalang pada Kamis (10/9/2026).

Nasional
10 September 2026

KPK Telusuri Alur Perintah Pemotongan Upah Pungut di Bappenda Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut alur perintah, terkait kasus dugaan pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga mendalami aliran uang hasil dugaan pemotongan tersebut.

Nasional
9 September 2026

Kasus Pemerasan Pemkab Pemalang, KPK Periksa Istri Bupati Anom Widiyantoro

Bupati Pemalang Anom Widiyantor ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama 3 orang lainnya.

Nasional
9 September 2026

KPK Geledah Rumah di Jaktim Terkait Kasus Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah di kawasan Jakarta Timur (Jaktim) milik Direktur PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC), Eko Yusanto (EY) pada Selasa (8/9/2026).

Nasional
8 September 2026

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Diketahui, Silmy mengajukan praperadilan terkait penyitaan.

Nasional
7 September 2026

KPK Panggil Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terkait Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, Noor Faizah Maenofie, Senin (7/9/2026).

Nasional
7 September 2026

KPK Bongkar Dugaan Pejabat Kemenhub Minta Fee 5 Persen untuk Menangkan Proyek Rp20,7 Miliar

Dugaan permintaan commitment fee sebesar 5 persen oleh pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memenangkan proyek pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 senilai Rp20,7 miliar terungkap di persidangan.