KPK

Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha menyatakan, pelemahan lembaga antirasuah terjadi pada periode kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, merespons Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan setuju Undang-Undang (UU) KPK dikembalikan ke versi lama.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah poin krusial terkait munculnya usulan agar Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama

Mantan Rais Aam PBNU ini tidak masalah UU KPK kembali ke versi sebelum revisi, bila semua orang menilai performa lembaga antirasuah kurang maksimal.

Mantan Sub Koordinator/Kepala Seksi Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3 periode 2015??"2020, Chandrales Riawati Dewi mengakui adanya praktik pemberian ?? uang terima kasih”, dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) guna mempercepat proses penerbitan sertifikat K3.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu 11 Februari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati hak hukum eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.