Kumpulan Berita

KPPU


Hot Issue
1 May 2026

97 Pinjol Didenda Rp755 Miliar, Berpotensi Ganggu Iklim Usaha

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring

Hot Issue
23 April 2026

KPPU Selidiki Dugaan Monopoli Ekosistem Perdagangan Digital

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan digital. Laporan tersebut diterima pada 15 April 2026 dan kini memasuki tahap klarifikasi awal.

Hot Issue
30 March 2026

KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 Miliar di Kasus Kartel Bunga, Ini Catatan Ekonom

KPPU memutuskan menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjol karena terbukti melakukan perjanjian penetapan suku bunga.

Hot Issue
30 September 2025

KPPU Denda TikTok Rp15 Miliar Imbas Telat Lapor Akuisisi Tokopedia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp15 miliar kepada TikTok.

Hot Issue
10 September 2025

Wamen ESDM Bantah Monopoli BBM Langka di SPBU Swasta

Wamen ESDM membantah adanya monopoli distribusi BBM yang menyebabkan kelangkaan di SPBU swasta. Pemerintah tengah menata sektor energi dan akan segera mencari solusi bersama Pertamina serta badan usaha terkait.

Hot Issue
27 August 2025

Dituduh Kartel Pinjol, Ini Tanggapan Pengusaha Fintech

AFPI membantah tuduhan kartel pinjol oleh KPPU terkait kesepakatan bunga 0,8% per hari. Mereka menegaskan SK asosiasi soal batas bunga sudah dicabut sejak 2023, sesuai SEOJK yang menetapkan batas 0,3%.

Hot Issue
11 August 2025

AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut penetapan bunga oleh AFPI berpotensi melanggar aturan persaingan usaha.

Hot Issue
26 May 2025

KPPU: Wacana Bea Masuk Anti Dumping  Hambat Persaingan Usaha

KPPU menekankan bahwa kebijakan BMAD berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan industri hilir.