KSP

Moeldoko menegaskan bahwa tak ada istilah tebang pilih dalam hukum.

Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat menimbulkan kerumunan.

Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak akan berkurang. Komitmen itu ditunjukkan dengan membangun sistem 

Donny mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan di lingkungan Istana untuk mengusung Komjen Gatot sebagai Kapolri.

Dengan begitu hak dasar atau hak asasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional," tegas Dani.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memang bertugas membantu pemerintahan di daerah.