Ksp

Wanma Yetti, anak korban Peristiwa Tanjung Priok 1984 mengharapkan kehidupan yang lebih baik saat memasuki usia senja.

"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional," tegas Dani.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memang bertugas membantu pemerintahan di daerah.

Penegasan itu tertuang dalam sejumlah pasal menyangkut sektor kehutanan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut sejumlah lembaga internasional mengapresiasi pengesahan UU Ciptaker. 

Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Pihak KSP pun akan mengikuti proses di KPK sebagaimana peraturan yang berlaku.

Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program pemerintah.