KY.

Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY) terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong, kembali menempatkan isu klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DPR RI memberikan persetujuan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025??"2030 yang telah dilakukan Komisi III.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan masih lemah. Kondisi ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan sejak era reformasi.

Dikatakan Tom Lembong, momentum abolisi tersebut akan ia manfaatkan untuk membenahi sistem hukum di Tanah Air.

Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat perihal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pada periode Januari-April 2025

Komisi Yudisial (KY) mendukung adanya mutasi dan rotasi yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) terhadap pimpinan dan hakim pengadilan negeri (PN).

Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai mengklaim pihaknya memiliki tim investigasi khusus untuk menelusuri rekam jejak para calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM

Komisi Yudisial (KY) mengaku telah melayangkan pemanggilan kepada asisten Hakim Agung dan panitera pengganti dari majelis hakim untuk mendalami dugaan pelanggaran hakim dalam kasus kasasi Ronald Tannur. Akan tetapi kedua saksi itu berhalangan hadir.