Makan Bergizi Gratis

Pembuktian keterkaitan antara dimulainya siklus pendidikan dan program MBG terhadap laju inflasi tidak dapat disimpulkan secara langsung tanpa kajian teknis.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usai dianalisis, hasilnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pihaknya sudah mendapat informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan termasuk komponen utama pendidikan. Namun, Prasetyo yang tengah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, mengkau belum menerima salinan putusan.

Sudaryono membahas perluasan program MBG ke daerah 3T.

BGN masih mempunyai beberapa tunggakan Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan portal digital yang memungkinkan orang tua memantau menu Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang. Dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak.