mbg.

Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas BGN agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara

Pemerataan akses pangan bergizi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait distribusi dan dukungan operasional di daerah terpencil. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan penanganan yang lebih adaptif di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan efisiensi tersebut diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar lebih tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung setiap program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan.

Berdasarkan temuan kajian KPK, Aminudin mengungkapkan, perputaran uang Proram MBG di daerah sangat minim.

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki banyak kekurangan. Bahkan, Prabowo mengungkapkan lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah ditutup karena tak memenuhi standar.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan akan membantu pengawasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menegaskan hal ini saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana.