mbg

Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang mengalami insiden terkait keamanan pangan.

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dengan cepat mengambil langkah evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca kasus keracunan di sejumlah daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengusulkan pembatasan jumlah porsi yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan dua alat.

BGN menegaskan penerima manfaat terdampak dan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab pemerintah.

Makanan kemasan pabrik dilarang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mendukung UMKM lokal dan memastikan kualitas gizi. Produk lokal diutamakan, dengan prioritas pada UMKM bersertifikasi halal dan BPOM.

Dia menambahkan, beberapa sampel sudah selesai diteliti. Penyebab banyaknya siswa yang keracunan adalah dari adanya bakteri.

Salah satunya adalah masalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini memicu banyak peristiwa keracunan.