Mendagri Tito Karnavian.

Tito menyebutkan setidaknya ada dua pertimbangan. Dia mengatakan pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan gubernur yang memperbolehkan aparatus sipil negara (ASN) boleh berpoligami.