Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran.

Mantan Kapolri ini menambahkan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar.

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan data terkait persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2025. Provinsi Maluku Utara, menjadi Provinsi tertinggi realisasi pendapatan APBD nya.

Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibuat Ditjen khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kemendagri melaporkan data tren realisasi pendapatan APBD baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota mendekati Rp1.000 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kasus terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, Tito meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah agar mitigasi berjalan cepat dan tepat.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan persoalan di berbagai daerah, seperti masalah keracunan. Sinergitas antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.