Mendagri

Dalam kesempatan ini, Safrizal ZA juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Aceh yang telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan selama masa transisi.

Kendati demikian, Tito tak masalah bila DPR RI ingin mempercepat revisi UU Pemilu. Namun, ia menegaskan, Pemerintah masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi dan melakukan kajian dari akademisi hingga civil society.

Mendagri mengaku banyak membahas urusan pendidikan dasar dan menengah dengan Mendikdasmen seperti SPMB hingga bantuan sekolah.

Ia menjelaskan, pelantikan itu digelar di Istana Negara lantaran status Ibu Kota Negara masih di Jakarta meskipun nomenklaturnya telah berubah. Dalam hal ini, belum adanya Keppres soal IKN.

Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah di wilayah yang tak bersengka di Mahkamah Konstitusi (MK), bisa digelar pada 6 Februari 2024.

Meski demikian, ia menilai, opsi ini terlalu lama waktu pelantikanmya. Apalagi, kata dia, pelaksanaan APBD, mutasi harus terus berjalan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan bakal melakukan pembahasan serius terkait usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku keberatan dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).