Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi terbaru mengenai aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras terhadap kinerja internal kementeriannya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini menyusul realisasi defisit APBN 2025 yang melebar hingga 2,92 persen, mendekati batas maksimal legal sebesar 3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait munculnya usulan pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam. Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima permohonan resmi terkait kebijakan khusus tersebut dari pihak terkait maupun PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025 dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).