Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal isu praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp100 miliar.

Purbaya menguji akurasi DTSEN pascamunculnya laporan ketidaksesuaian penetapan kelompok kesejahteraan (desil). Sang anak desil 7.

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah punya alokasi anggaran sebesar Rp5,7 triliun untuk BNPB pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kewajiban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah berhasil direstrukturisasi dengan tenor pelunasan mencapai 80 tahun. Dengan skema pembayaran berjangka panjang tersebut, beban cicilan yang harus ditanggung diperkirakan berada di kisaran Rp1 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dinamika suka dan duka yang dialaminya selama satu tahun menjabat sebagai bendahara negara. Selain dihadapkan pada ritme kerja yang berat hingga berdampak pada kondisi fisiknya, Purbaya mengaku menikmati proses penerapan teori-teori ekonomi secara langsung di lapangan.

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 (PMK 55/2026) tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Regulasi yang ditetapkan pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026 ini mencabut serta menggantikan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 yang sebelumnya telah diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022.