Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana tegas untuk melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan baja asal China.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi terbaru mengenai aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bergeming menghadapi protes pelaku usaha, khususnya dari sektor kelapa sawit, terkait kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait munculnya usulan pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam. Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima permohonan resmi terkait kebijakan khusus tersebut dari pihak terkait maupun PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan laporan komprehensif terkait capaian asumsi makro dan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam pemaparannya, Menkeu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap tangguh dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.