Kumpulan Berita
Menkum Supratman Andi Agtas.
Menkum Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an, Galang Dukungan Inisiasi RI soal Royalti
Menkum Supratman Andi Agtas mewakili Pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan ke-16 China-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices di Xi?? an, Minggu, 26 Oktober 2025.
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Kabar Baik! Usulan Indonesia soal Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
Usulan ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital.
Menkum Bawa Pesan Prabowo untuk Anak Papua di Isyaman, Beri Bantuan Tas dan Sepatu Sekolah
Menteri Hukum berjanji untuk memberikan sepatu kepada anak-anak di SD Inpres Isyaman Mappi yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku tidak hafal nama-nama pengurus baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut, hanya mengetahui dua nama utama, yakni Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni.
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
Ketua Mahkamah Partai PPP periode 2020??"2025, Ade Irfan Pulungan menyatakan menolak keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang merekonsiliasi dualisme kepemimpinan PPP.
Kader PPP Dukung SK Menkum Tetapkan Mardiono Jadi Ketum
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.
Menkum Supratman Tegaskan Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Muktamar PPP
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.