Menkum Supratman Andi Agtas.

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan, termasuk di bidang kekayaan intelektual dan kewarganegaraan.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada tren kenaikan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, pernyataan terkait penerimaan sekitar 300 pengajuan pelepasan kewarganegaraan merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan, pihaknya akan mengkaji ulang kenaikan sejumlah tarif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya terkait biaya pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang naik menjadi Rp5 juta.

Biaya melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Permohonan pelepasan status kewarganegaraan Republik Indonesia hanya 300

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap modus operandi sindikat judi online (judol), jaringan internasional yang beroperasi di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dalam menyamarkan aktivitas ilegalnya.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, bersama Jaksa Agung Rusia, Aleksandr V. Gutsan, menandatangani kerja sama hukum di Gedung Kejaksaan Agung Rusia, St. Petersburg, Rabu (24/6/2026).

Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan harapannya terkait revisi undang-undang tentang Polri bisa rampung dibahas pada 2026. Diketahui, Komisi III DPR RI baru saja memulai pembahasan RUU Polri dengan pembentukan panitia kerja (Panja). RUU ini sebelumnya disetujui untuk menjadi usul inisiatif DPR RI.