Menteri

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, hampir tidak ada tanggal merah atau libur bagi menteri-menterinya.

Prabowo menyampaikan bahwa ia kerap memantau adanya kritik dari sejumlah pihak yang selalu memandang aktivitas pemerintah secara negatif.

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan untuk membahas kondisi ekonomi terkini dan isu terkait pangan. Beberapa menteri yang hadir termasuk Airlangga Hartarto, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Zulkifli Hasan.

Pemerintah mengalokasikan Rp900 miliar untuk memulihkan kerusakan gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya akibat demonstrasi. Rumah menteri dan anggota DPR tidak termasuk dalam alokasi anggaran ini.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara langsung meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar lembaganya dapat memberikan teguran politik secara terbuka kepada para menteri.

Evaluasi ini dilakukan setelah enam bulan masa kerja kabinet sejak pelantikan pada Oktober 2024.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa sejauh ini seluruh anggota kabinet Merah Putih tetap menjalankan tugasnya secara maksimal