Kumpulan Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.


Nasional
5 May 2026

DJKI Perluas Akses Layanan Kekayaan Intelektual melalui Mal Pelayanan Publik Jakarta

Langkah ini dilakukan karena masih banyak pemohon yang mengalami penolakan permohonan akibat belum memahami persyaratan administratif maupun substantif dalam pengajuan KI.

Nasional
9 April 2026

META hingga Google Dukung Aturan Perlindungan Anak, Menkum: Indonesia Negara Terbuka

Dia juga mendorong dominasi Artificial intelligence (AI) juga harus diperhatikan supaya ada nilai ekonomi bagi media.

Nasional
7 December 2025

Gandeng Mitra Internasional, Kemenkum Kebut Reformasi Regulasi Indonesia

Sekjen Kemenkum, Komjen Nico Afinta, menegaskan, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam modernisasi kerangka hukum nasional.

Nasional
14 November 2025

Cegah Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Menteri Supratman Teken ASEAN Treaty on Extradition

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina.

International
12 November 2025

Menkum Sampaikan Capaian Posbankum Desa kepada Anggota JAC

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, berbagi pengalaman dengan Anggota Justice Action Coalition (JAC) dalam pembentukan Posbankum.

Nasional
4 November 2025

Menteri Hukum Minta Kodifikasi Lagu Didaftarkan ke PDLM

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengimbau industri rekaman Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) untuk mendaftarkan seluruh hasil kodifikasi lagu karya musisi Indonesia ke Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM).

Nasional
15 October 2025

Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional soal Pengelolaan Royalti dan Publisher Right

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa inisiasi hukum internasional ini merupakan upaya untuk memajukan ekosistem musik.

Nusantara
13 October 2025

Gandeng Kemenkum, Gubernur Sherly Pastikan Akses Keadilan Telah Masuk ke Pelosok Desa

Sebanyak 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota Maluku Utara secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum).