Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima pengelolaan usaha tambang dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Muhammadiyah menyampaikan sembilan pertimbangannya terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP), dari Pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas). Sembilan pertimbangan itu dilakukan dengan penuh mendalam dan memerhatikan segala sesuatunya secara komprehensif.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang dari PP Muhammadiyah. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Amien Rais sempat mengungkap rasa bangga ketika lembaga yang sempat ia pimpin menolak konsesi tambang yang diberikan Pemerintah. 

"Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup."

Kementerian ESDM merespons Muhammadiyah yang akan menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan dapat mengelola tambang.

Presiden Jokowi merespons kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan.