Nakes

Kepastian pembayaran insentif menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi tenaga kesehatan (nakes) yang menjalankan tugas pelayanan di daerah. Di Kabupaten Kepulauan Aru, insentif daerah para nakes dilaporkan belum dibayarkan secara penuh selama delapan bulan, termasuk bagi mereka yang bertugas di wilayah pesisir dan pelosok.

Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengungkap telah mengidentifikasi 10 rumah sakit yang menjadi tempat bekerja atau praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melontarkan komentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memastikan lima tenaga kesehatan (nakes) yang diduga mencibir, atau merendahkan pasien BPJS Kesehatan di media sosial bukan merupakan pegawai yang bekerja di fasilitas kesehatan (faskes), milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menindak tenaga kesehatan (nakes) yang mencibir atau merendahkan pasien BPJS Kesehatan. Permintaan itu disampaikan sebagai respons atas viralnya dugaan komentar negatif dari oknum nakes terhadap pasien BPJS di media sosial.

Viralnya kasus nakes yang berkomentar nirempati pada salah satu unggahan pasien BPJS di media sosial dapat sorotan dari banyak pihak.

Menkes Budi sedih mendengar kasus ini dan juga merasa gagal.

Prosedur klinis harian terus menempatkan perawat dan dokter pada risiko tinggi paparan darah

Pramono menyebut bagi nakes yang berstatus PPPK, penghasilannya kini relatif lebih tinggi.