Nikel.

Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut.

Industri pertambangan sedang menghadapi dilema di dalam negeri, ada kebijakan yang sangat mempengaruhi bisnis naik karena situasi global serta pengurangan produksi.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru terkait pungutan ekspor komoditas tambang.

Pemerintah masih mengkaji rencana penerapan pajak ekspor untuk komoditas mineral dan batu bara sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan global. Kebijakan tersebut dipastikan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat karena masih memerlukan perhitungan matang lintas kementerian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana untuk menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel dalam waktu dekat.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah menghitung denda administratif yang bakal dikenakan terhadap PT Mineral Trobos. Hal itu menyusul penyegelan lahan yang telah dilakukan terhadap perusahaan milik Davin Glen Oei tersebut.

Besarnya produksi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan harga