Kumpulan Berita
Mereka juga meminta agar pelaksanaan muktamar ke-35 NU segera ditetapkan. Karena kepanitiaan muktamar telah ditetapkan 8 Mei 2026.
Komisi II DPR RI membuka peluang melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Walubi, serta partai politik nonparlemen untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Sejumlah peserta terlibat aksi saling dorong, dipicu kesalahpahaman akibat ketok palu pimpinan sidang yang langsung memutuskan Muktamar, pada Agustus.
Dalam unggahan tersebut, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyampaikan pesan tegas kepada pihak-pihak yang dinilai membawa kepentingan politik ke dalam organisasi.
Dalam kesempatan itu, Gus Fahim juga menilai kemunculan Gus Hery sebagai calon baru dalam kontestasi PBNU merupakan angin segar yang dibutuhkan organisasi.
<!--pagebreak-->Standar kaderisasi formal, syarat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 Agustus 2026 nanti, akan diturunkan.
Tokoh sepuh Nahdlatul Ulama, Kiai Manarul Hidayat, memberikan restu dan dukungan moral kepada Gus Hery Haryanto Azumi untuk berkhidmat lebih luas dalam kepemimpinan PBNU.
Gus Salam mengatakan, Ketua PWNU Sulsel, Kiai Hamzah Harun Al-Rasyid mememinta agar proses menuju Muktamar ke-35 NU dijalankan dengan keterbukaan dan menjaga persaudaraan.