Nusron Wahid

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah rampung. DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Kekayaan Nusron Wahid di LHKPN, Menteri ATR/BPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Oleh karenanya, Nusron meminta persoalan terkait statusnya di Partai Golkar, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Bahlil.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan Nusron telah menyampaikan langsung pengunduran diri itu ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia memastikan kementeriannya akan bersikap kooperatif dalam mendukung proses tersebut.

KPK menggeledah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026). Dalam penggeledahan ini, KPK memastikan tak menyasar ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, adanya gambaran seolah-olah terdapat dua bagan struktur organisasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan kooperatif jika nantinya dipanggil penyidik untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.