papua.

Praktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan kebebasan berkarya harus diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Hal itu ia sampaikan menyusul polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga.

Konflik antarkelompok masyarakat kembali pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (15/5/2026). Untuk mengantisipasi bertambahnya korban jiwa, Polda Papua menurunkan personel Brimob guna memback up Polres Jayawijaya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Aksi ini melibatkan ASN Pemerintah Provinsi Papua, komunitas, gereja, Brimob Polda Papua serta masyarakat membersihkan area stadion.

Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya peran pesantren dan Ma?? had Aly dalam menjaga tradisi keilmuan Islam dan moderasi beragama.