papua.

Komnas HAM menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kogabwilhan III dan Mabes Polri, terkait tragedi penembakan di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026.

Sumber ledakan berasal dari sisa bahan peledak atau munisi yang tertinggal oleh Kelompok separatis bersenjata di wilayah tersebut.

Polemik film dokumenter Pesta Babi perlu dicermati dengan serius karena berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua. Hal itu tampak dari pola promosi hingga pemutarannya, sehingga tidak lagi dilihat sebagai kritik sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, laporan itu dilayangkan Mama Sinta pada Jumat (29/5/2026)

Ia menegaskan keberagaman yang dimiliki Mimika harus menjadi kekuatan bersama dalam membangun daerah. "Di kabupaten Mimika ini warga hidup heterogen baik latar belakang suku, agama dan budaya, sehingga Bupati Mimika sangat ingin menjadikan Mimika sebagai tempat bagi rumah kita semua bagi orang yang ada di Papua, baik orang asli Mimika, orang asli papua, orang asli Amume Kamoro juga masyarakat Mimika yang ada di Timika, yang kerja di Timika, yang juga ingin beradu nasib di Timika, kami juga ingin tempat yang ada di Timika hidup nyaman dan dapat bekerja dengan baik, sama-sama menjaga dan harus saling toleransi di dalamnya," ujarnya.

Bom yang diduga sisa Perang Dunia (PD) II meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Lima orang dikabarkan tewas dan tiga lainnya masih hilang akibat ledakan tersebut.

Kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi Papua saat ini. Mereka menilai film itu lebih banyak menyoroti narasi konflik dibanding perkembangan pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat Papua.

Dalam hal ini, Ia juga menjelaskan alasan dilaporkan Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Ia menyinggung soal keamanan kerahasiaan dari Mama Sinta.