Papua

Iwan mengatakan bahwa proyek food estate di Wanam tak terkait dengan Film "Pesta Babi".

Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Iskandar Sitompul menjelaskan kemungkinan alasan aparat TNI membubarkan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi di Ternate. Menurut dia, langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di wilayah tersebut.

Menkum menawarkan kesempatan kepada pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan Kementerian Hukum.

Praktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan kebebasan berkarya harus diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Hal itu ia sampaikan menyusul polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga.

Konflik antarkelompok masyarakat kembali pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Jumat (15/5/2026). Untuk mengantisipasi bertambahnya korban jiwa, Polda Papua menurunkan personel Brimob guna memback up Polres Jayawijaya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.