Parpol

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik.

Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti menyebutkan, DPD Partai Perindo Jakarta Barat menjadi parpol yang pertama kali menyambut baik sosialisasi tentang pemutakhiran data partai di wilayah tersebut.

Said Iqbal menjelaskan, GKSR memiliki empat isu utama yang akan diperjuangkan dalam empat tahun mendatang.

Sistem pemilu di Indonesia dinilai masih menyimpan banyak persoalan, mulai dari lahirnya calon legislatif (caleg) yang kurang kompeten hingga maraknya praktik money politics. Untuk itu, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini dinilai perlu segera dikoreksi.

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, forum ini dibuat dalam rangka untuk menyambut HUT ke-11 Partai Perindo.

Kegiatan ini juga merupakan keseriusan Partai Perindo untuk merangkul kelompok-kelompok yang masih termarjinalkan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan, agar partai politik (parpol) bisa mendirikan badan usaha. Usulan dilayangkan agar parpol bisa mendapat pemasukan tambahan selain dari sumbangan para anggota.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menanggapi wacana Parpol mendapat bantuan dana dari APBN yang dilontarkan KPK.