Kumpulan Berita

parpol.


Nasional
52 menit lalu

KPK Usul Jabatan Ketum Dibatasi 2 Periode, PKS: Kami Sudah Duluan!

Sekadar diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Nasional
24 April 2026

Soal Usulan KPK Jabatan Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Wamendagri: Hati-Hati

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hanya dua periode.

Nusantara
20 April 2026

Kaesang Minta Kader PSI Kolaborasi dengan Partai Lain Termasuk Gerindra

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak kadernya untuk dapat berkolaborasi dengan kader partai lain. Bahkan, termasuk Partai Gerindra.

Nusantara
16 April 2026

Yoseph Paskalis Ditunjuk Jadi Ketua Hanura Papua Selatan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Papua Selatan untuk masa bakti 2026??"2030 di GOR Merauke, Rabu 15 April 2026. Yoseph M Paskalis ditetapkan sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan.

Nasional
Senin 23 Februari 2026 21:30 WIB

Komisi II DPR Buka Peluang Undang Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Nasional
30 January 2026

Kaesang Tegaskan Tolak Laporan ‘Asal Bos Senang’ di PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan, bahwa dirinya menolak laporan asal bos senang (ABS).

Megapolitan
25 December 2025

Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya

Satpol PP DKI Jakarta menetapkan zona putih sebagail wilayah yang dilarang dipasangi atribut parpol maupun ormas.

Nasional
14 December 2025

Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik.