PBB

Proses penyelesaian permohonan paling lama tiga bulan sejak pengajuan, dengan waktu penanganan bergantung pada proses verifikasi

Indonesia menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dalam Open Debate DK PBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di Markas Besar PBB, New York.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB berikutnya akan dipilih tahun ini untuk menggantikan António Guterres dari Portugal yang akan pensiun pada akhir Desember.

Meski dinilai kekerasan berat berdampak serius, Komnas Perempuan menyebut kasus ini belum dapat dikategorikan penyiksaan standar PBB.

Insentif berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih representatif, transparan, dan mampu mewakili negara-negara berkembang.

Pengembangan kanal pembayaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta keterbatasan waktu dalam mengurus administrasi.

Wajib pajak di Jakarta dapat memanfaatkan skema pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 melalui mekanisme otomatis maupun pengajuan permohonan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026.