Kumpulan Berita

PDIP


Nasional
24 December 2024

Selain Suap, Hasto Ditetapkan Jadi Tersangka Merintangi Penyidikan Harun Masiku

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga melakukan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku.

Nasional
24 December 2024

Selain Hasto, KPK Juga Tetapkan Advokat PDIP Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota DPR RI periode 2017-2022.

Nasional
24 December 2024

Sprindik Tersangka Jadi Kado Pahit Hasto di Malam Natal

Kabar tidak sedap ini membuat libur natal dan tahun baru 2025, Hasto Kristiyanto menjadi terganggu.

Nasional
24 December 2024

Hasto Dikabarkan Dijerat Dua Perkara Terkait Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Ia kabarnya dijerat dua perkara.

Nasional
24 December 2024

Hasto Keluar Kota saat Ditetapkan Tersangka, Rumahnya Dijaga Ketat Satgas Cakra Buana PDIP

Hasto dikabarkan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nasional
24 December 2024

Hasto Diduga Ditetapkan sebagai Tersangka, PDIP: Politisasi Hukum Kuat Sekali

Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat

Nasional
23 December 2024

Sesalkan PDIP Tolak PPN 12%, PSI: Usulan dan Ketua Panja dari Mereka!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12% padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Nasional
23 December 2024

Sekjen Gerindra ke PDIP Soal Kenaikan PPN 12 Persen: Ini UU Diinisiasi-Disetujui Bersama

Ia menekankan bahwa seluruh Fraksi DPR RI telah sepakat mengesahkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar hukum kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut.