PDIP.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut menyambut secara khusus kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil yang hadir dalam forum ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung adanya praktik Political Industrial Complex.

PDI Perjuangan menyebut Selat Malaka memiliki posisi strategis secara global. Oleh karenanya, Selat ini didorong untuk menjadi pusat pembangunan.

Dia memerintahkan jaringan relawan kesehatan PDIP harus murni didasari panggilan hidup dan ideologis sebagai bentuk pengabdian nyata kepada rakyat, bukan demi kepentingan elektoral.

Hasto juga menyoroti bagaimana Bung Karno di Ende mengajarkan pentingnya mendekati rakyat jelata.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, perlu diverifikasi dan dikaji secara mendalam sebelum diambil keputusan.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut akan menodai perjuangan reformasi 1998 yang justru menggulingkan rezim Orde Baru.

Hal tersebut sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45 yang mengatakan, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.