Pelni

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali beroperasi mulai Senin (20/7/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keterjangkauan dan keandalan moda transportasi laut bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar Indonesia dengan menyepakati tambahan anggaran.

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati tambahan modal yang akan diberikan kepada 2 operator transportasi laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelni (Persero), untuk memberikan layanan transportasi perintis di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).

Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Wahyono Bimarso, mengkritik rencana penggabungan atau merger antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mendapat menerima PSO dari pemerintah dengan total Rp2,97 triliun. Terdiri dari Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp13 miliar.

PT Pelni memprediksi total pergerakan 555.962 penumpang sepanjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), meningkat

Mulai 2026, BUMN tidak lagi menerima PMN. Pendanaan akan dialihkan melalui investasi via Danantara. Tahun 2025, pemerintah cairkan PMN Rp4,7 triliun untuk PELNI, KAI, dan INKA.

Pemerintah menyetujui PMN sebesar Rp4,7 triliun untuk PT KAI (KRL Jabodetabek), PT INKA (pabrik KRL), dan PT PELNI (pengadaan kapal penumpang) pada TA 2025. Dana ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi publik.