Pemerintah.

Desa secara hukum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Karena itu, keberadaan batas definitif diperlukan agar wilayah desa memiliki kepastian secara administratif dan yuridis.

Sejumlah tokoh keilmuan disebut pernah tumbuh dari wilayah tersebut, diantaranya Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Syekh Ahmad Mutamakkin, dan Kiai Saleh Darat.

Setelah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, masih terdapat 12 desa yang terindikasi bermasalah saat kick off meeting.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong lahirnya rencana aksi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah meminta agar batas desa secara defininitif perlu segera dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan supaya desa secara administratif dan yuridis sudah memiliki ketetapan hukum.

Langkah itu dilakukan di tengah sejumlah tantangan domestik, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

Menurutnya, ketiadaan status kewarganegaraan bukan hanya merupakan persoalan administratif. Lebih dari itu, status kewarganegaraan adalah dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses hak-hak mereka.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak.