Pemerintah

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk tak melibatkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Pertimbangan ini didasari atas adanya masukan dari suara publik.

Kendati demikian, Tito tak masalah bila DPR RI ingin mempercepat revisi UU Pemilu. Namun, ia menegaskan, Pemerintah masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi dan melakukan kajian dari akademisi hingga civil society.

Pemerintah menargetkan sebanyak 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis bakal beroperasi hingga akhir tahun 2025.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar keputusannya meminta pembentuk Undang-undang (UU) yakni pemerintah dan DPR.

Pemerintah mengaku bakal terus menurunkan peran batubara dan akan berpindah ke energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai intelektual, Anda semua harus kritis, mari kita awasi sama-sama, kalau keliru kita katakan keliru dengan berani, kalau benar kita puji

Indonesia berpeluang menjadi negara utama penghasil produk halal dunia.

Belakangan beredar daftar lengkap Kementerian di era Pemerintahan Prabowo-Gibran di media sosial.