Kumpulan Berita

Pemerintah.


Nasional
21 September 2026

Indonesia dan Papua Nugini Sepakat Perkuat dan Bangun Kawasan Perbatasan

Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Nasional
15 September 2026

Pemerintah Sebut MTQ Nasional 2026 Gerakkan Ekonomi Jateng hingga Rp1,2 Triliun

Penghitungan tersebut mempertimbangkan aktivitas ekonomi yang muncul selama rangkaian penyelenggaraan MTQ di Jawa Tengah.

Nasional
15 September 2026

Prabowo Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Kepentingan Nasional Melalui BRICS

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Prabowo berulang kali menekankan urgensi dan pentingnya negara-negara anggota BRICS mempererat kolaborasi.

Nasional
14 September 2026

Pemerintah Tegaskan Batas Definitif Desa Mendesak untuk Kepastian Hukum

Desa secara hukum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Karena itu, keberadaan batas definitif diperlukan agar wilayah desa memiliki kepastian secara administratif dan yuridis.

Nasional
14 September 2026

Menag: Warisan Intelektual Islam di Nusantara Harus Diadaptasikan dengan Sains dan AI

Sejumlah tokoh keilmuan disebut pernah tumbuh dari wilayah tersebut, diantaranya Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Syekh Ahmad Mutamakkin, dan Kiai Saleh Darat.

Nasional
14 September 2026

Pemerintah Petakan Potensi Konflik Sebelum Tetapkan Batas Desa

Setelah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, masih terdapat 12 desa yang terindikasi bermasalah saat kick off meeting.

Nasional
13 September 2026

Wamendagri: Pemerintah Dorong Penguatan Kepemimpinan Kepala Daerah

Selain itu, Pemerintah juga mendorong lahirnya rencana aksi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Nasional
9 September 2026

Pemerintah Percepat Penegasan Batas Desa di Sejumlah Kabupaten untuk Kepastian Hukum

Pemerintah meminta agar batas desa secara defininitif perlu segera dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan supaya desa secara administratif dan yuridis sudah memiliki ketetapan hukum.