Pemerintah

Tito menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat rehabilitasi infrastruktur.

Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap karakteristik wilayah dan potensi lokal, daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran.

Analis kebijakan publik Said Didu menyebut salah satu efisiensi yang bisa dilakukan Indonesia di tengah ancaman krisis akibat perang adalah dengan menghapus anggaran penggunaan event organizer (EO) di seluruh lingkungan instansi pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini merupakan bagian dari "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" guna memitigasi dampak dinamika global serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi penghematan APBN dari penetapan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun daerah setiap hari Jumat adalah Rp6,2 triliun.

Pemerintah menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk relokasi warga bantaran rel di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai dilakukan pada Mei 2026. Proyek ini menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan padat di ibu kota.

Selain itu, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama juga turut dibahas dalam dialog tersebut.

Di tengah perjuangan itu, ia harus menerima kenyataan tinggal di tenda sederhana bersama istrinya di bantaran rel kereta kawasan Senen.