Kumpulan Berita

Pemerintah


Hot Issue
12 October 2025

Kemenkeu Kejar 200 Wajib Pajak Kaya, Nunggak Rp60 Triliun

Pemerintah tengah memburu 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Para penunggak ini merupakan wajib pajak kategori prominent yang terus dikejar hingga akhir 2026.

Nasional
2 October 2025

Tutup Masa Sidang, Puan Ajak DPR dan Pemerintah Perbaiki Diri

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025??"2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Nasional
2 October 2025

DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.

Nasional
30 September 2025

Tindaklanjuti Putusan MK, Dasco: DPR dan Pemerintah Bakal Susun UU Ketenagakerjaan Baru

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya bersama pemerintah akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini ia sampaikan usai menerima audiensi para buruh di ruang rapat Komisi V DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Hot Issue
23 September 2025

8 Hari Ditetapkan Jadi Cuti Bersama 2026, Ini Aturan Lengkapnya 

Tanggal cuti bersama untuk tahun depan telah ditetapkan pemerintah. pada 2026, ada 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama.

Nasional
23 September 2025

Breaking News! DPR Restui Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS

Dengan disetujuinya sebagai Ketua LPS, Anggito akan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Hot Issue
19 September 2025

BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun

BRI mengapresiasi penempatan dana Rp55 triliun dari pemerintah untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan UMKM. BRI optimis dapat memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok negeri dan mendukung program prioritas pemerintah.

Property
3 September 2025

Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Imbas Demo Ditargetkan Rampung 6 Bulan

Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo selesai dalam 6 bulan. Prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung melayani masyarakat. Anggaran disiapkan Rp900 miliar, dimulai dari Jakarta.