Pemilu 2029.

Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam mengenai demokrasi, tata kelola organisasi, hingga karakter sosial-politik masyarakat Jabar.

Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta.

Jajaran pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Bali menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi internal guna menghadapi verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026), sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027 mendatang.

Rifqi Ali Mubarok dilantik sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pelantikan dilakukan DPP Partai Perindo di salah satu hotel di Bandung, Minggu (26/4/2026).

Konsentrasi kekuatan politik nasional semakin bertumpu pada wilayah dengan jumlah pemilih besar. Jawa Barat, dengan basis 35,9 juta pemilih, menjadi medan strategis yang menentukan arah kontestasi pemilu ke depan sekaligus barometer efektivitas kerja partai dalam menjangkau masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik hanya dua periode. Komisi antirasuah menyebut usulan ini berbasis akademik.