Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, mencapai Rp2.217 triliun atau setara 89 persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara per Januari 2026.

Banyak capaian yang belum mencapai target di tahun ini, seperti penerimaan negara hingga meningkatnya defisit APBN.

Penerimaan pajak dari aset kripto mencapai Rp1,61 triliun hingga Agustus 2025, membuktikan kontribusi nyata sektor ini terhadap penerimaan negara. Kenaikan harga Bitcoin global semakin memperkuat peran strategis kripto dalam ekonomi digital.

DJP Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun hingga 31 Agustus 2025

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengurusi masalah penerimaan negara pasca Anggito Abimanyu mundur dari jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menelaah dugaan pemalsuan cukai rokok. Pemerintah berupaya memberantas kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Komisi XI DPR RI menyoroti kesulitan industri rokok jika cukai dinaikkan agresif pada 2026. (178 karakter)

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.