Penerimaan Negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara per Januari 2026.

Banyak capaian yang belum mencapai target di tahun ini, seperti penerimaan negara hingga meningkatnya defisit APBN.

Menteri Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak dari pengemplang yang kasusnya inkrah mencapai Rp7 triliun. Pemerintah terus memantau pembayaran dan mengejar penunggak lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Target tagihan Rp50-60 triliun.

DJP Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun hingga 31 Agustus 2025

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengurusi masalah penerimaan negara pasca Anggito Abimanyu mundur dari jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara melalui Perpres No. 79 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) juga menjadi prioritas.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?