Penerimaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara melalui Perpres No. 79 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) juga menjadi prioritas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menelaah dugaan pemalsuan cukai rokok. Pemerintah berupaya memberantas kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Komisi XI DPR RI menyoroti kesulitan industri rokok jika cukai dinaikkan agresif pada 2026. (178 karakter)

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menyumbang penerimaan negara Rp7,7 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026.

Kemenkeu Jabar gelar lelang serentak aset senilai Rp35,69 miliar, meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan logam mulia. Lelang ini bertujuan untuk penegakan hukum, efek jera penunggak pajak, dan optimalisasi penerimaan negara.

Pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi pajak baru di semester II 2025.

Penerimaan negara berpotensi bertambah berkisar antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun dari pajak progresif.