Penerimaan Negara

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menyumbang penerimaan negara Rp7,7 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026.

Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor bea dan cukai mencapai Rp334,3 triliun pada 2026.

Pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi pajak baru di semester II 2025.

Penerimaan negara berpotensi bertambah berkisar antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun dari pajak progresif.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan penerimaan bea keluar dengan memperluas basis komoditas

Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang berfokus pada optimalisasi penerimaan negara