Penerimaan Negara.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menyumbang penerimaan negara Rp7,7 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Kemenkeu Jabar gelar lelang serentak aset senilai Rp35,69 miliar, meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan logam mulia. Lelang ini bertujuan untuk penegakan hukum, efek jera penunggak pajak, dan optimalisasi penerimaan negara.

Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor bea dan cukai mencapai Rp334,3 triliun pada 2026.

Pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi pajak baru di semester II 2025.

Regulasi terbaru di industri tembakau bisa membuat penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) tergerus.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan penerimaan bea keluar dengan memperluas basis komoditas