Kumpulan Berita

perampasan aset.


Nasional
14 March 2026

Pengamat Soroti Pentingnya Regulasi Perampasan Aset Tanpa Pidana

Pengamat hukum Shri Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, belum ada regulasi yang komprehensif secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) di Indonesia.

Nasional
27 January 2026

Rampas Aset Koruptor, Kejagung Dinilai Bikin Orang Takut Korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap melakukan langkah strategis dalam agenda pemberantasan korupsi, khususnya terkait upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Nasional
16 January 2026

RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Nasional
15 January 2026

RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas, DPR Targetkan Penguatan Penegakan Hukum

Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Dimulainya pembahasan tersebut ditandai dengan penyampaian laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU oleh Badan Keahlian DPR RI.

Nasional
20 September 2025

ICW Nilai RUU Perampasan Aset Tingkatkan Pemulihan Kerugian Negara terkait Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai RUU Perampasan Aset penting untuk dibahas guna meningkatkan asset recovery dari tindak pidana korupsi.

Nasional
17 September 2025

DPR Tekankan Revisi KUHAP Harus Sejalan dengan RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Nasional
11 September 2025

RUU Perampasan Aset Disorot, Pakar Hukum: Waspadai Celah Kriminalisasi Politik!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengambil alih inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai usulan legislatif, bukan lagi dari pemerintah.

Nasional
4 September 2025

DPR Siap Ambil Alih Pembahasan RUU Perampasan Aset 

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menyatakan DPR memiliki opsi mengambil alih atau take over pembahasan RUU Perampasan Aset.