Perindo.

Partai Perindo menyalurkan tiga unit Gerobak Perindo kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

Di sebuah ruang kelas sederhana di pesisir Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, puluhan anak nelayan belajar, bernyanyi, dan merangkai cita-cita mereka. Di tengah kehidupan yang lekat dengan ombak dan perahu, mereka menyimpan mimpi besar untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Partai Perindo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) 2026 yang mempertemukan ratusan anggota legislatif Partai Perindo dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 27??"30 Juli 2026 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan jutaan pelaku usaha berbasis platform yang membutuhkan kepastian regulasi sekaligus ruang untuk berkembang. Di tengah rencana pemerintah menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro melalui Peraturan Presiden (Perpres), Partai Perindo menilai regulasi tersebut harus menjadi payung penguatan ekosistem UMKM digital sekaligus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.

Dominasi generasi produktif dalam daftar pemilih nasional menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Pembaruan data pemilih dinilai perlu diikuti penguatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas.

Namun, kata Ramadhan, capaian tersebut belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan APBD Muaro Jambi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mengkaji penerapan electronic voting (e-voting) sebagai bagian dari transformasi digital penyelenggaraan pemilu. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi Pemilu 2024 yang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya biaya logistik, lamanya proses rekapitulasi suara, hingga potensi kesalahan dalam penghitungan.