Cipta Kerja dinilai memberikan pendampingan dan perlindungan kepada pelaku UMKM.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai dapat mereformasi regulasi perizinan.

BKPM mencatat Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law akan membuka proyek investasi asing langsung ke Indonesia.

BKPM mencatat reformasi birokrasi terkait mempermudah perizinan investasi asing dalam negeri sangat dibutuhkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020.

 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin mempercepat perizinan bagi para pengusaha pelabuhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa nilai investasi yang ingin masuk tapi berhenti di depan pintu sebesar Rp708 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengejar kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) ke posisi 40.