BPKP menilai integrasi data pengawasan antar kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah perlu dilakukan.

Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran dalam perizinan usaha.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan berbagai terobosan-terobosan termasuk dalam hal perizinan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai dapat mereformasi regulasi perizinan.

BKPM mencatat Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law akan membuka proyek investasi asing langsung ke Indonesia.

Menurut Jokowi, jika perizinan dan tata niaga tidak sehat maka rakyatlah yang menjadi korban.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020.

 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin mempercepat perizinan bagi para pengusaha pelabuhan.